Konsistensi IDI dalam Menjaga Independensi Organisasi dari Intervensi Politik

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai organisasi profesi tunggal bagi dokter di Indonesia (setidaknya sebelum disahkannya Undang-Undang Kesehatan terbaru), memiliki peran vital dalam menjaga standar profesionalisme, etika, dan kualitas pelayanan medis. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga independensi organisasi dari intervensi politik. Konsistensi dalam menjaga independensi ini sangat krusial untuk memastikan IDI dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan demi kepentingan kesehatan masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat.

Mengapa Independensi Penting?

Independensi IDI dari politik sangat penting karena beberapa alasan:

• Objektivitas Profesional: Keputusan terkait standar medis, etika, dan praktik kedokteran harus didasarkan pada bukti ilmiah dan prinsip profesionalisme, bukan tekanan atau agenda politik. Jika IDI terintervensi politik, rekomendasi atau kebijakan yang dikeluarkan bisa bias dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
• Kepercayaan Publik: Masyarakat mempercayai dokter sebagai penyedia layanan kesehatan yang netral dan berorientasi pada kesehatan pasien. Intervensi politik dapat mengikis kepercayaan ini, membuat publik meragukan integritas profesi dokter.
• Pembelaan Profesi: IDI bertanggung jawab untuk membela hak-hak dan martabat profesi dokter. Tanpa independensi, IDI akan sulit menyuarakan kepentingan dokter secara jujur jika harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang merugikan, atau jika kepentingan anggotanya berseberangan dengan agenda politik tertentu.
• Pengembangan Ilmu Kedokteran: Pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran membutuhkan lingkungan yang bebas dari tekanan politik agar inovasi dan penelitian dapat berkembang tanpa hambatan atau arahan yang tidak relevan.

Tantangan dalam Menjaga Independensi

Meskipun prinsip independensi dijunjung tinggi, dalam praktiknya, IDI menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga konsistensinya:

• Penyusunan Kebijakan Kesehatan Nasional: IDI seringkali diundang atau diminta untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan oleh pemerintah. Meskipun ini adalah bentuk partisipasi yang baik, ada risiko bahwa pandangan profesional IDI dapat “dikebiri” atau diabaikan jika tidak sejalan dengan agenda politik yang berkuasa. Konsistensi di sini berarti IDI harus tetap teguh pada prinsip-prinsip ilmiah dan etika, bahkan jika itu berarti berseberangan dengan keinginan politik.
• Rotasi Kepemimpinan dan Afiliasi Politik Anggota: Pengurus IDI, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah individu yang juga memiliki hak politik. Tantangannya adalah memastikan bahwa afiliasi politik pribadi pengurus tidak memengaruhi keputusan atau sikap organisasi. IDI perlu memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menjaga netralitas ini.
• Pendanaan dan Sumber Daya: Ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dapat menjadi celah bagi intervensi. IDI perlu mencari sumber pendanaan yang mandiri dan beragam untuk mengurangi potensi tekanan eksternal.
• Tanggapan terhadap Isu Kontroversial: Ketika ada isu-isu kesehatan yang juga menjadi isu politik (misalnya, program vaksinasi tertentu, regulasi obat, atau reformasi sistem kesehatan), IDI harus mampu memberikan pandangan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukan pada narasi politik yang populer. Hal ini memerlukan keberanian dan konsistensi untuk menyuarakan kebenaran ilmiah meskipun tidak populer secara politik.
• Undang-Undang Kesehatan Baru (UU No. 17 Tahun 2023): Ini adalah tantangan terbesar IDI saat ini. UU Kesehatan yang baru menghapus status IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter yang diakui dan mengubah beberapa kewenangan terkait pendidikan, registrasi, dan pembinaan etika. Perubahan ini secara fundamental berpotensi mengurangi independensi IDI jika fungsi-fungsi vital tersebut diambil alih atau dibagi dengan pihak-pihak yang lebih rentan terhadap intervensi politik. Konsistensi IDI akan diuji dalam menyikapi dan beradaptasi dengan regulasi baru ini tanpa kehilangan identitas dan peran esensialnya.

Strategi IDI dalam Menjaga Independensi

Untuk menjaga konsistensi dalam independensinya, IDI perlu:

• Memperkuat Kode Etik dan Disiplin: Penegakan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) secara ketat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) adalah benteng utama. Ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip etika dan profesionalisme.
• Membangun Jaringan Kuat dengan Lembaga Profesional Internasional: Keterlibatan aktif dalam forum-forum kedokteran internasional dapat memberikan dukungan moral dan referensi standar global, membantu IDI menolak intervensi domestik yang tidak sesuai dengan praktik terbaik internasional.
• Edukasi Anggota dan Publik: Mengedukasi anggotanya tentang pentingnya independensi profesional dan juga mengedukasi publik mengenai peran dan fungsi independen IDI dapat membangun dukungan dari dalam dan luar organisasi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Menjalankan organisasi secara transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan, baik dari anggota maupun dari masyarakat, mengurangi celah bagi intervensi tidak etis.
• Memperkuat Basis Keanggotaan dan Partisipasi Aktif: Semakin kuat dan solid basis keanggotaan IDI, semakin kuat pula posisi tawarnya dalam menghadapi tekanan eksternal. Partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan juga penting untuk mencegah dominasi oleh kepentingan tertentu.

Menjaga konsistensi independensi dari intervensi politik bukanlah tugas yang mudah bagi IDI. Ini adalah perjuangan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran pengurus dan anggota. Namun, independensi inilah yang pada akhirnya akan menjamin bahwa IDI dapat terus menjalankan misinya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga martabat profesi dokter di Indonesia.